Edisi VII Desember 2007

Anda pengunjung ke

provided by hit-counter-download.com

sejak 1 Oktober 2007

Last modified 20 December, 2007

LAPORAN UTAMA EDISI VII 2007

Harapan di balik kegetiran

Oleh: Ahmad Syofian

Cerita-cerita tragis TKI di Malaysia tidak mampu menghalangi minat para pencari kerja di tanah air. Dengan motivasi sederhana untuk perbaikan ekonomi keluarga yang diterpa kemiskinan, TKI rela menekuni pekerjaan 3D; Dirty (Kotor), Dangerous (Berbahaya), Demeaning (Rendah).

                                                        TKI sedang bekerja di ladang kelapa sawit Malaysia

DARI  sebuah negara agraris yang hanya mengandalkan hasilhasil pertanian pada tahun 1980, Malaysia menjelma menjadi sebuah negara berpendapatan menengah yang mengandalkan hasil-hasil ekspor dan industri berbasis teknologi tinggi.

Perdagangan internasional merupakan penopang utama perekonomian Malaysia. Pada tahun 2007 misalnya, Biro Statistik Malaysia mencatat total ekspor sejumlah RM 653 milliar (US$ 189 milliar) dan impor RM 600 milliar (US$ 172 milliar). Angka ini mengukuhkan Malaysia di urutan ke-19 negara eksportir dunia. Jumlah tersebut memang tidak berbeda jauh dibandingkan Indonesia.

Website Depdag RI mencantumkan total perdagangan internasional Indonesia dengan jumlah ekspor mencapai lebih kurang US$ 100 milliar dan impor US$ 61 milliar pada tahun lalu. Namun, dengan frekuensi surplus yang terus menerus pada perdagangan internasional sejak tahun 1990an, Malaysia memiliki capital dan dana ‘segar’ yang melimpah.

Prestasi inipun turut didukung oleh keberuntungan dan kejituan strategi Pemerintah Malaysia menarik investasi asing sebagai salah satu elemen membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan  kehidupan ekonomi rakyat.

KEKURANGAN TENAGA KERJA

Perkembangan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, menjadikan Malaysia terus tumbuh dan fokus melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan infrastruktur, pembukaan proyek-proyek baru di lahan pertanian dan perkebunan, industri ringan dan berat serta konstruksi telah membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat.

Namun ternyata jumlah permintaan dan kebutuhan tenaga kerja tidak sebanding dengan stock tenaga kerja yang berasal dari rakyat Malaysia. Menurut data pusat statistik tenaga kerja, pada tahun 2007 Malaysia memiliki hampir 11 juta angkatan kerja.

Angka ini hanya mampu memenuhi setengah atau dua pertiga permintaan tenaga untuk bekerja di berbagai proyek pembangunan Malaysia. Ditambah lagi, jumlah tersebut kebanyakan hanya memperebutkan lapangan kerja yang berbasis pada teknologi menengah dan tinggi atau yang dikategorikan sebagai white collar labour (tenaga kerja kerah putih), sedangkan jenis pekerjaan fisik dan kasar lainnya kurang mendapatkan perhatian para pencari kerja Malaysia.

Akibatnya, banyak lahan pekerjaan tidak diminati masyarakat lokal seperti menjadi buruh di perkebunan, proyek bangunan, restoran dan tenaga kebersihan, dll. Ketersediaan lapangan kerja dengan berbagai pilihan terutama di bidang pekerjaan ‘fisik’ dan kasar menjadikan Malaysia memiliki magnet dan daya tarik yang lumayan bagi para pencari kerja informal dari berbagai negara, seperti Indonesia, India, China, Bangladesh dan Philippina.

Umar Sholahudin, peneliti pada Centre for Public Policy Studies menjelaskan bahwa ‘magnitude’ Malaysia bagi pencari kerja asal Indonesia disebabkan oleh kedekatan geografis, persamaan sosiokultur dan persamaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di kedua negara serta perbedaan pendapatan yang ‘ketara’ antara bekerja di negeri jiran dengan di tanah air (buruh bangunan asal Indonesia dapat memperoleh RM 800 – RM 1200 /bulan  atau sekitar Rp. 2 – 2,4 juta).

Selain itu, lanjut Umar, Bekerja di luar negeri termasuk Malaysia semakin menjadi alternatif yang ideal bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk menggantungkan hidup. Komentar ini sepertinya hadir setelah mengetahui bahwa target Pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 5,1% hingga tahun 2009 sulit tercapai karena lapangan kerja terbatas, ditambah lagi dengan angkatan kerja baru dan terjadinya berbagai bencana alam di dalam negeri yang mengakibatkan beberapa pabrik dan tempat usaha masyarakat setempat berhenti. Keterangan ini diungkapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam situs resminya.

TKI SEBAGAI ALTERNATIF MENGATASI KEMISKINAN

Daftar angka pengangguran di beberapa daerah terus bertambah. Sehingga, bekerja di luar negeri menjadi TKI adalah solusi alternatif dan kiat menarik bagi rakyat Indonesia mengatasi masalah ekonomi. Cerita pahit bekerja di negeri seberang seperti pelecehan hak azazi, penganiayaan, pemerkosaan, gaji yang tidak dibayar, dipenjara dan ditindak tegas akibat melanggar peraturan keimigrasian, tidak mampu memberikan rasa trauma alias ‘kapok’ kepada para pencari kerja di tanah air untuk mengadu nasib di Malaysia.

Ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong para TKI bekerja di negeri jiran. Pepatah ”hujan emas di negeri orang tidak seenak hujan batu di negeri sendiri” sepertinya tidak berlaku bagi TKI. Dengan motivasi sederhana untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang didera kemiskinan, para TKI rela berpisah dengan anak, suami atau istri, dan kampung halaman.

Kebanyakan mereka juga rela bergelut dengan pekerjaan 3D; Dirty (jorok), Dangerous (berbahaya) dan Demeaning (merendahkan). Bagi Pemerintah, pengiriman TKI ke luar negeri memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Dalam artikel di salah satu harian terkemuka Indonesia (Kompas, 02 Maret 2006) disebutkan bahwa tahun 2006 misalnya, jumlah TKI di luar negeri mencapai 2,7 juta orang, dengan rata-rata penempatan pertahun 400.000 – 450.000 orang.

Secara akumulatif, Remitten dari luar negeri (uang kiriman TKI ke keluarga) pada tahun 2005 mencapai US$ 2,9 milliar dan tahun 2006 mencapai lebih kurang US$ 3,4 milliar. Apabila nilai kurs per US$ 1 adalah Rp.9.000, maka total remittennya mencapai Rp. 3,6 triliun.

WIN-WIN SOLUTION

Melihat potensi dan keuntungan bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia yang besar, serta maraknya tindak kekerasan  dan kisah-kisah tragis yang dialami TKI  di negeri jiran, membuat banyak kalangan di tanah air terpanggil untuk menyampaikan solusi dan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang berkeinginan mencari jalan keluar masalah ini.

Salah satunya yang menarik untuk dikemukakan adalah pendapat Bimo Ario, seorang pemerhati masalah ketenagakerjaan Indonesia dan kandidat Doktor pada salah satu universitas terkenal di Malaysia. Bagi beliau pemecahan masalah ketenagakerjaan antara kedua Negara hendaknya berdasarkan pada niat untuk mencapai win-win solution.

Selain memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan  Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri, secara khusus Bimo menyoroti perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai calon TKI yang perlu dirubah. Masukan tersebut antara lain pertama, mengingatkan para pencari kerja di Indonesia agar jangan pernah menganggap remeh kepemilikan dokumen keimigrasian yang legal.

Kedua, agar para calon TKI memiliki atau paling tidak dibekali dengan pengetahuan hukum tempat negara bekerja. Ketiga, praktek percaloan TKI termasuk oknum ‘Pemerintah’ yang terlibat agar diberantas sampai pada tingkat terendah (RT dan lurah/kepala desa).

Upaya ini termasuk membenahi system birokrasi ketenagakerjaan yang berbelitbelit. Pendapat tersebut layak mendapatkan perhatian masyarakat luas yang berkeinginan untuk mengadu nasib di  Malaysia. Meskipun sudah berkeinginan untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi dengan membayar dan mengikuti prosedur yang berlaku, para TKI tidak jarang masih tertipu.

”Mereka tetap membayar sejumlah uang yang besar, namun karena terburu-buru dan hanyut dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan segera di Malaysia, TKI ini bersedia menukarkan nama dan identitas palsu” . Sementara sang calo telah menjanjikan kemudahan dan sanggup menyeberangkan sang TKI meskipun dengan data dan dokumen palsu.

Proses ilegal telah dimulai pada tahap ini. Meskipun sang calon TKI berniat mendapatkan dokumen perjalanan yang resmi, namun mereka harus menyetujui pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para calo. Sadar atau tidak, para TKI telah menciptakan bahaya dan resiko sendiri di tempat tujuan. Oleh karena itu, menurut Bimo, biarlah TKI awalnya mengikuti prosedur atau sedikit ber’susah-payah’ mengurus  dokumen-dokumen resmi tersebut selama beberapa hari. Malah jika diperlukan menunda keberangkatan ke Malaysia.

Selain itu, pemerintah diharuskan untuk menciptakan mekanisme atau system yang mampu memproteksi TKI dari peluang tindak pemerasan dan masalah lainnya. Hal senada diungkapkan oleh Dr. Arifin Habibie, pada seminar yang diselenggarakan baru-baru ini oleh Deplu di Bandung.

Pada saat yang sama, Arifin Habibie juga meminta masyarakat untuk perlu mendukung upaya  pemerintah dalam meningkatkan pengiriman TKI ’sektor formal’ dengan skill yang memadai. Selain hal ini penting untuk memperbaiki image Indonesia sebagai negara ’pengekspor’ pembantu, juga mengurangi masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat eksploitasi dan penipuan terhadap TKI. Paling tidak, dengan keterampilan dan kemampuan inteligensia yang memadai, TKI memiliki kemampuan untuk mengerti hukum dan daya resistensi serta kewaspadaan terhadap penipuan dan eksploitasi.

PERAN PURNA TKI

Selanjutnya, Pemerintah semestinya tidak menciptakan ketergantungan para TKI untuk bekerja di luar negeri lagi. Terlepas dari masalah TKI yang sering didengar, patut diakui bahwa banyak TKI yang berhasil kembali ke kampung halaman dengan tabungan yang lumayan.

Seyogyanya, pemerintah mengarahkan Purna TKI untuk lebih bijaksana menggunakan  tabungannya pada usaha-usaha produktif. Misalnya mengarahkan para TKI menjadi pengusaha baru dengan modal yang mandiri. Hal ini justru membuahkan kesinambungan ekonomi bagi TKI tersebut, dan juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Apabila diarahkan pada kegiatan produktif, ternyata Purna TKI dapat menjadi stimulan positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah asal mereka. Keterlibatan pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membuka sistem binaan/ mitra bisnis antara bank atau pengusaha besar dengan pengusaha Purna TKI,  serta memberikan mereka kesempatan dan proteksi khusus berupa subsidi dan sejenisnya sebagai pengusaha kecil untuk bersaing di pasar.

Diharapkan kemandirian Purna TKI memberikan kontribusi pada perbaikan ekonomi nasional, yang muaranya pada upaya mengurangi ketergantungan bekerja di luar negeri.