Edisi VI Oktober 2007

Anda pengunjung ke

provided by hit-counter-download.com

sejak 1 Oktober 2007

Last modified 10 November, 2007

Di masa depan Jepang bukan terancam oleh kemajuan ekonomi negara lain atau kekuatan militer asing. Ancaman itu datang dari penduduk usia lanjutnya.

NEGARA dalam keadaan darurat. Orang mungkin akan teringat pada istilah staat van oorlog en beleg (SOB) yang masih sangat populer hingga masa Orde Lama. Konteks SOB ini memang mengacu pada masalah politik dan keamanan. Tapi bagi Jepang istilah tersebut saat ini mungkin sangat tepat karena negara itu mengalami problem kependudukan yang gawat. Jika booming populasi warga senior tidak diatasi, mungkin Jepang nantinya memiliki julukan baru : Negeri para manula.

Memang, saat ini dunia khususnya Asia, sedang mengalami perubahan pada struktur kependudukan. Setidaknya begitu menurut Prof. Andrew Mason dari East-West Center/University of Hawaii. Ia menuturkan bahwa fertilitas mengalami penurunan, bahkan telah mencapai tingkat yang terendah, sementara tingkat harapan hidup (life expectancy ) justru mencapai tingkat yang sangat tinggi dan bahkan cenderung terus meningkat.

Pertumbuhan penduduk di kebanyakan negara di dunia mengalami perlambatan. Di negara-negara tertentu pertumbuhan penduduknya telah mulai menunjukkan penurunan. Di samping itu, struktur usia penduduk juga berubah. Jumlah penduduk usia kerja telah mencapai puncaknya. Sebagai akibatnya, beberapa dasawarsa mendatang akan ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut. Jepang akan menjadi yang terdepan dalam perubahan demografi di Asia, diikuti oleh India dan China, meskipun dengan kecepatan yang berbeda.

Perubahan demografi ini akan menimbulkan dampak yang mendalam bagi perekonomian Asia dan dunia. Selain itu juga mempengaruhi keseimbangan kemampuan ekonomis dalam berproduksi dan keinginan ekonomis dalam mengkonsumsi. Perubahan keseimbangan ini dimungkinkan terjadi karena masalah demografi atau lebih khusus, aging (penuaan), memiliki dua varian yaitu halhal yang diproduksi dan hal-hal yang dikonsumsi.

Di Jepang, misalnya, penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mengalami penurunan pendapatan namun konsumsi meningkat. Sedangkan penduduk yang berusia antara 30-65 tahun mengalami situasi dimana pendapatan lebih besar daripada konsumsi, dan yang berusia di bawah 30 tahun konsumsinya lebih besar atau sama dengan pendapatannya. Saat ini Jepang tengah memasuki fase penurunan jumlah penduduk sebagai akibat proses aging yang berlangsung sangat cepat.

Hal ini akan memperlambat potensi pertumbuhan terutama karena berkurangnya jumlah tenaga kerja dan turunnya tingkat suku bunga tabungan domestik. Dampak lebih jauh dari hal ini adalah Jepang akan menjadi negara maju pertama yang mengalami declining population. Tenaga Kerja Asing Data dari Biro Statistik Jepang mengungkapkan piramida kependudukan Jepang telah berubah secara dramatis akibat turunnya angka kelahiran dan kematian. Untuk tahun 2006 saja jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas sudah mencatat rekor tertinggi baik dalam jumlah maupun persentase. Yang lebih menakutkan lagi adalah proyeksi kependudukan Jepang pada tahun 2050.

Pada saat itu di perkirakan piramida kependudukan Jepang akan menjadi sebuah ‘piramida terbalik’ karena komposisi penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun) yang diperkirakan mencapai 39,6 %, sedangkan penduduk usia produktif hanya mencapai 51,8 %. Di tahun yang sama, anak-anak Jepang diperkirakan hanya 8,6 % dari total populasi Jepang. Sungguh mengkhawatirkan. Situasi ini menghadapkan Pemerintah Jepang pada tantangan serius terhadap kebijakan ekonominya di masa mendatang.

Untuk mengatasi hal ini, Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal (DKEF) dikabarkan tengah merumuskan strategi baru ekonomi global Jepang.Salah satu anggota DKEF, Profesor Motoshige Ito dari Universitas Tokyo, telah merekomendasikan agar Pemerintah Jepang menerima lebih banyak pekerja asing sebagai upaya untuk menyiasati kekurangan tenaga kerja di Jepang. Pendapat Prof. Ito tersebut tampaknya dilatarbelakangi oleh laporan OECD (2005) yang menyebutkan bahwa pekerja asing di Jepang hanya memegang andil sebanyak 0,3% dari total tenaga kerja, jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggota OECD yang lain. Padahal kebutuhan pekerja asing ini jauh lebih besar daripada yang ada saat ini, terutama untuk bidang keperawatan dan sektor jasa.

Sejauh ini di kalangan pejabat pemerintah Jepang memang belum ada kesepakatan apakah Jepang harus mendatangkan lebih banyak tenaga asing untuk menanggulangi kekurangan tenaga domestik. Belum tercapainya kata sepakat ini barangkali karena masih kentalnya concern terhadap masalah sosial-budaya atas keberadaan tenaga asing tersebut. Namun beberapa menteri kabinet PM Shinzo Abe sebelumnya pernah mengusulkan untuk membuka “kran” tenaga kerja asing ini. Para menteri ini rupanya menyadari benar krisis yang akan dialami Jepang jika masalah kependudukan ini tidak segera diatasi. Karena itu mereka menyarankan pemikiran untuk mengubah peraturan mengenai ketenagakerjaan asing. Meskipun hal itu mungkin hanya bersifat sementara, sambil menunggu pulihnya komposisi demografi Jepang yang favorable bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Sementara itu Prof. Takashi Oshio dari Universitas Kobe mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, perluasan cakupan tenaga kerja dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja asing tidak mungkin dapat dengan tepat menjawab persoalan tekanan demografis yang sekarang dihadapi Jepang. Terlepas dari kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah Jepang, bisa dikatakan bahwa fenomena aging population di Jepang ini boleh jadi memunculkan blessing in disguise bagi negara pengekspor tenaga kerja.

Dengan kata lain, boleh saja keadaan darurat kependudukan di Jepang merupakan tantangan bagi pemerintah Jepang. Namun di lain pihak bisa saja menjadi peluang bagi negara-negara pengirim tenaga kerja ke Jepang. Indonesia adalah salah satu diantaranya.

PELUANG CARE-TAKER INDONESIA

Masyarakat negeri Samurai ini sekarang sangat bergantung dengan para care- taker. Para anak dan menantu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusi orang tua dengan telaten. Menyewa care-taker menjadi trend di kalangan masyarakat karena mereka dianggap memiliki keterampilan khusus mengurusi para manula. Kenyataan ini diperparah dengan kurangnya tenaga medis.

Dewasa ini di Jepang terdapat 3.098 buah rumah sakit dan 1.388 sekolah perawat. Menurut KBRI Tokyo setiap tahunnya Jepang menghasilkan 50.000 lulusan perawat. Namun jumlah  tersebut masih sangat kurang untuk menutupi kebutuhan tenaga perawat di Jepang. Sebanyak 9,3% lulusan perawat memilih keluar dari pekerjaan. Tercatat 550.000 orang mempunyai lisensi sebagai tenaga perawat tetapi tidak bekerjapada bidang tersebut. Kebutuhan tenaga perawat yang cukup tinggi di Jepang ini sudah dimanfaatkan oleh Filipina. Negeri pengekspor tenaga kerja profesional ini memasukkan klausul tentang penyediaan tenaga perawat pada Economic Partnership Agreement /EPA yang ditandatangani tahun 2006. Selain itu Filipina juga berhasil membuka kesempatan memenuhi kebutuhan tenaga care-taker untuk rumah jompo. Lalu bagaimana dengan peluang care taker Indonesia?

Menurut survey dibutuhkan 40.000 orang untuk mengisi lowongan yang tidak diminati oleh pencari kerja di seluruh Jepang. Beberapa rumah jompo di Jepang lebih menyukai tenaga caretaker dari Indonesia dibandingkan Filipina. Care-taker Indonesia dianggap lebih sopan dan santun, memiliki nilai yang hampir sama dengan bangsa Jepang yakni sangat menghormati orang tua. Tenaga care-taker Filipina dinilai lebih kritis dan ”western style”. Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) antara Indonesia dan Jepang pada bulan Agustus 2007 yang baru lalu telah membuka peluang yang lebih besar bagi care-taker Indonesia. Kekurangan tenaga kerja di Jepang untuk bidang-bidang nurses atau certified careworkers akan bisa dipenuhi oleh Indonesia melalui skema EPA. Sementara itu program pemagangan masih akan terus berjalan, bahkan diharapkan akan lebih intens baik dari segi jumlah yang dikirim dan waktu penempatan.