Edisi VI Oktober 2007

Anda pengunjung ke

provided by hit-counter-download.com

sejak 1 Oktober 2007

Last modified 10 November, 2007

Dengan  Economic Partnership Agreemenet (EPA), Jepang akan memangkas tarif impor pada hampir 90 persen produk Indonesia, menjadi nol persen. Mampukah UKM Indonesia lebih ekspansif?

Negeri Samurai, gunung Fuji, bunga Sakura adalah sebutan buat Jepang. Negara yang kalah perang tahun 1945 itu kini menjelma jadi raksasa ekonomi dunia. Dengan disiplin keras, masyarakat negeri tersebut menyulap tanah air mereka menjadi negara industri yang sangat  maju. Negeri kepulauan di utara Lautan Pasifik dan timur Semenanjung Korea itu luasnya kira-kira seperlima wilayah Indonesia. Tapi ciptaan mereka membanjiri tiap penjuru dunia.

Tengok saja contohnya di kota-kota besar negara kita. Honda, Toyota, Daihatsu dan Suzuki berbaris dalam berbagai model dan warna. Semua memadati jalan raya apalagi sewaktu macet. Belum lagi sepeda motor. Belum lagi produk elektronik di rumah kita. Di dapur ada kompor gas Hitachi. Di ruang keluarga ada televisi Sony lengkap dengan video game Sega, Nintendo ataupun PS. Sewaktu bepergian, di tas kita terselip kamera digital Canon. Sepertinya produk-produk mereka sudah akrab dalam keseharian kita.

Dibalik Efisiensi Ekonomi Jepang

Negeri Sakura mempunyai ekonomi jempolan berkat kerjasama erat pemerintah dan sektor industri di negeri tersebut. Bahkan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia setelah AS. Salah satu karakteristik ekonomi Jepang yang perlu dikenal adalah keiretsu. Yaitu sistem yang mengatur sektor manufaktur, suplai dan distribusi saling bahu membahu sebagai satu kesatuan. Karakteristik lainnya adalah adanya jaminan kerja seumur hidup, yang menjadi porsi utama tenaga kerja urban. Namun saat ini kedua karakteristik tersebut sudah mulai luntur.

Sektor industri Jepang sangat bergantung pada bahan baku dan bahan bakar impor, sedangkan industri pertanian Jepang sangat diproteksi, sekaligus ditunjang teknologi untuk mencapai oleh tingkat panen tertinggi di dunia. Perekonomian ‘sang raksasa’ dalam dekade terakhir juga sedikit mandek karena resesi. Tapi sekarang, dapur ekonomi mereka mulai mengepulkan asap lagi. Saat ini telah terlihat pemulihan seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dan ekspor yang menggembirakan.

Mengenal Mitra Dagang Utama Jepang

Meski nama besar Jepang sebagai kekuatan ekonomi Asia bisa dibilang belum tertandingi, tapi bukan berarti Jepang tidak mempunyai pesaing. Negeri Ginseng dan China adalah dua kompetitor sekaligus mitra dagang penting Jepang di Asia. Mitra dagang lainnya adalah AS, Hong Kong dan Chinese Taipei (Taiwan). Nilai ekspor Jepang tahun 2006 mencapai US$ 590 milyar (2006). Berdasarkan catatan Japan Customs, Indonesia adalah negara pemasok utama ke-7 (data tahun 2005-Juni 2007) untuk Jepang. Artinya, Indonesia berada pada urutan setelah China, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia dan Korea Selatan. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia adalah tujuan ekspor urutan ke-5 Jepang (setelah Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina).

Di sektor investasi, pesaing baru Indonesia yang makin banyak dibidik investor Jepang adalah India, Viet Nam, Rusia dan Brasil. Sementara dalam dekade terakhir, China dan Thailand selalu menjadi primadona di Asia bagi perusahaan Jepang dalam berinvestasi di luar negeri.

Meski demikian, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN yang strategis bagi kepentingan ekonomi dan geopolitik Jepang. Hal ini tidak berlebihan mengingat bahwa Indonesia menguasai dua selat vital bagi nyawa perekonomian Jepang, yaitu Selat Malaka dan Selat Lombok. Seluruh kebutuhan energi (terutama minyak mentah) dari Timur Tengah bagi industri Jepang harus melewati kedua selat ini. Terlebih, Indonesia sekarang ternyata menjadi pemasok utama kebutuhan energi Jepang, 51 persen, khususnya minyak mentah, gas dan batu bara. Saat ini, dari 24 juta ton ekspor bahan bakar gas (LNG) Indonesia, 12 juta ton diantaranya untuk Jepang. Kontrak ini berlaku hingga 2010.

‘Matematika’ dalam Hubungan Jakarta-Tokyo

Sejak hubungan bilateral RI-Jepang dibuka tahun 1958, hubungan Jakarta dan Tokyo terjalin dengan hangat. Tidak semata-mata dilandasi pikiran dan analisis dagang. Tapi juga ada hubungan heart to heart yang merawatnya. Seperti yang digambarkan oleh ekonom Faisal Basri, “Sosok keistimewaan Jepang menjadi lebih lengkap dengan posisinya sebagai negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia.” Selama ini Indonesia memang merupakan negara penerima bantuan Jepang terbesar kedua setelah China.

Jepang sendiri adalah tujuan utama ekspor Indonesia. Baik migas maupun non-migas. Neraca perdagangan RI-Jepang selama kurun 2000-2006 selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Tahun 2006 saja, nilai ekspor Indonesia ke Jepang mencapai lebih dari US$ 23,9 milyar dan Indonesia menikmati surplus sebesar US$ 16,6 milyar. Sementara untuk periode Januari-Juni 2007, ekspor Indonesia ke Jepang mencapai lebih dari US$ 12,6 milyar.

Ekspor utama Indonesia adalah minyak dan gas bumi, produk non-migas seperti kayu lapis, mesin-mesin listrik, nikel, hasil perikanan, karet alam, kertas dan produk kertas, tekstil dan produk tekstil, furnitur, kopi, cokelat, teh dan lainnya. Sebaliknya, impor utama Indonesia meliputi barang modal yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan kebutuhan industri dalam negeri seperti mesin-mesin, perlengkapan elektronik, suku cadang kendaraan, besi baja, plastik, bahan kimia, dan produk metal.

Di bidang investasi, Jepang pun tak kalah menonjol. Selama kurun waktu 1967 - 2006, investasi Jepang di Indonesia tercatat lebih dari US$ 39 milyar yang terserap dalam 1.715 proyek. Semua ini membuka lahan pekejaan untuk lebih dari 319.000 tenaga kerja. Pada umumnya investasi perusahaan Jepang berada pada sektor usaha kecil dan menengah. Disamping itu, investasi yang masuk pada tahun terakhir ini lebih merupakan ekspansi perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah beroperasi sebelumnya.

Meski demikian, Ketua Japan External Trade Organization (Jetro) Yasuo Hayashi mengemukakan tentang beberapa kendala yang menjadi perhatian kalangan dunia usaha Jepang dalam melakukan investasi di Indonesia. “Iklim investasi di Indonesia masih menjadi hambatan utama untuk pelaku bisnis Jepang,” tutur Hayashi. Ia juga menyerukan agar Indonesia memperbaiki iklim investasinya. Masalah keamanan, perburuhan, kepastian hukum dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai faktor utama yang menghambat masuknya pengusaha Jepang ke Indonesia.

EPA Sebagai Peluang Emas UKM Indonesia

Sewaktu PM Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia, 19-20 Agustus 2007, Presiden Yudhoyono dan PM Abe menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) RI-Jepang. Setelah perjanjian tersebut berlaku, Jepang akan memangkas hingga nol persen tarif impor bagi hampir 90 persen produk Indonesia. Sebaliknya, 58 persen dari pos tarif Indonesia turun menjadi nol persen bagi Jepang , dan 35 persen lainnya akan turun secara bertahap dalam 3-10 tahun. Total pos tarif Jepang berjumlah 9.250; dan Indonesia mempunyai sebanyak 11.163 pos tarif.

Kesempatan ini juga diakui oleh Yasuo Hayashi sebagai peluang emas bagi UKM Indonesia. Hal ini mengingat bahwa dalam kunjungan PM Abe, Jepang juga berkomitmen memberi bantuan pelatihan teknis untuk UKM Indonesia. Sehingga produk yang dihasilkan Indonesia akan memenuhi standar untuk pasar Jepang dan internasional.

“Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk program pengembangan dengan fokus pada UKM, sehingga kemampuan manufaktur mereka meningkat, dan dapat menjadi bagian dari rantai produksi  di sektor otomotif, elektronik dan konstruksi,” ujar Hayashi. Bantuan Jepang tersebut tidak terbatas pada industri yang mendukung investasi mereka di Indonesia. Hayashi menambahkan bahwa Jetro juga menyediakan bantuan untuk sektor agrikultur.

Menanggapi tawaran Jepang, pihak Indonesia pun tak mau ketinggalan. Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Ketua Kadin Mohammad S. Hidayat optimis akan hal itu. “Dengan meningkatkan pengetahuan dan skill dari industri pendukung di Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari ketergantungan pada produk impor,” ujar Ketua Kadin. Ia juga menambahkan bahwa dalam tempo 5 tahun, Indonesia harus sudah mampu membuat 50 persen komponen yang diperlukan industri otomotif di Indonesia. “Di Indonesia ada sekitar 40 juta UKM. Dengan meningkatkan kemampuan 5 persen di antaranya saja, hasilnya sangat positif untuk pembangunan industri kita,” tambahnya.

Dengan dihilangkannya pajak impor untuk komponen produk Jepang, Fahmi Idris mengharapkan Indonesia akan menjadi bagian dari pusat produksi industri Jepang. Salah satu perusahaan Jepang yang mulai menjajagi pembukaan pusat produksinya di Indonesia adalah pembuat kamera digital Canon. “Semoga perusahaan Jepang lain akan mengikuti langkah Canon,” kata Pak Menteri.

Menyiasati Produk UKM Untuk Masuk Pasar Jepang

Meskipun Jepang menduduki pering-kat teratas negara tujuan ekspor bagi Indonesia, ekspor tersebut didomi-nasi produk mine-ral. Tahun 2006, lebih dari 50 persen ekspor berupa gas alam, minyak dan batu bara. Sekitar 16,6 persen berupa komoditi primer non-logam seperti kayu dan karet. Sementara produk manufaktur Indonesia, misalnya tekstil, hampir 60 persen diserap AS dan China. Jepang hanya menyerap sekitar 5 persen saja.

Lantas, apakah penurunan tarif bea masuk menjadi nol persen otomatis akan mendongkrak ekspor ke Jepang? Belum tentu. EPA bukan sim salabim alias bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat. Indonesia sebetulnya memiliki banyak komoditi non-migas yang cukup menjadi andalan untuk diekspor ke pasaran Jepang. Komoditi Indonesia yang potensial untuk dapat ditingkatkan ekspornya ke pasaran Jepang antara lain cinderamata, hasil perikanan, hasil pertanian seperti kopi, teh, coklat dan rempah-rempah; produk makanan, produk hasil hutan tanaman, batik dan tenun ikat.

Dalam upaya untuk memasuki pasar Jepang, UKM Indonesia perlu lebih meningkatkan sistem pengawasan mutu produk, serta pelabelan dan sertifikasi hasil uji. Untuk mengatasi masalah standar kualitas atau persyaratan teknis yang merupakan hambatan utama ekspor non-migas Indonesia, pemerintah dan pelaku usaha perlu berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan baik dalam memanfaatkan bantuan teknis Jepang.

Pasalnya, ketentuan hukum di Jepang membuat pemerintahnya hanya dapat memberi bantuan pada pemerintah negara lain, bukan pada sektor swasta di negara lain. Untuk itu Menko Perekonomian Boediono telah menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan membentuk tim khusus untuk memonitor dan memanfaatkan implementasi EPA. Jepang diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas produk ekspor non-migas Indonesia sehingga produk tersebut dapat sesuai dengan standar kualitas dan persyaratan impor Jepang. Sementara hambatan tarif bukan merupakan hambatan utama di Jepang mengingat tarif bea masuk rata-rata cukup rendah, yaitu 2,6 persen.