Edisi VI Oktober 2007

Anda pengunjung ke

provided by hit-counter-download.com

sejak 1 Oktober 2007

Last modified 10 November, 2007

TIDAK BISA dimungkiri, saat ini China merupakan salah satu raksasa ekonomi dunia. GDP per kapita China mencapai US$ 1.700, dan GDP nominal sebesar US$ 2,22 trilyun di tahun 2005. Posisi itu menempatkan China sebagai negara keempat terkaya di dunia. Pertumbuhan ekonomi rata-rata yang mencapai 9,9% jauh melebihi negara mana pun. Sebagai perbandingan, di tahun yang sama, GDP nominal Indonesia sebesar US$ 683,6 milyar, GDP per kapita sebesar US$ 3.200, dengan pertumbuhan sebesar 4,8%.

Pencapaian ‘’negeri tirai bambu’’ dalam bidang ekonomi bukannya tanpa usaha. Pada 1977, pemimpin China, Deng Xiaoping, mendorong China ke arah kapitalisme. Ia mengarahkan ekonomi China untuk menjadi terbuka. Era 1980-an, China mencoba untuk menggabungkan sistem politik sosialis dengan system ekonomi kapitalis. Sasarannya adalah meningkatkan produktivitas serta standar hidup tanpa memperburuk laju inflasi, tingkat pengangguran, dan defisit anggaran. Langkah pertama yang dilakukan adalah reformasi bidang pertanian. Sistem pertanian kolektif, yang merupakan ciri khas Negara sosialis, mulai ditinggalkan. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga mendorong aktivitas non-pertanian lain, seperti pengembangan bisnis di pedesaan dan mengembangkan manajemen mandiri pada badan usaha milik negara. Kompetisi pasar ditingkatkan bersamaan dengan fasilitasi kontak langsung antara perusahaan China dan asing. China juga mulai mengembangkan potensi pendanaan dan impor dari negara luar. Paket reformasi ekonomi itu meningkatkan pertumbuhan hasil pertanian dan industri penunjang pertanian hingga 10%. Pendapatan pedesaan  meningkat hingga dua kali lipat. Industri mencatatkan pertumbuhan terutama di area sekitar Hong Kong dan Taiwan, di mana investasi asing mendorong pertumbuhan keluaran komoditas domestik dan ekspor.

China berhasil menjadi negara swasembada pertanian. Dan, di akhir era 1980-an, pertumbuhan pertanian me-ningkat menjadi 23% per tahun. Reformasi di bidang fiskal, keuangan, perbankan, penetapan harga, dan sistem tenaga kerja mulai diterapkan. Tahun 1988, karena pe-ningkatan tajam inflasi, China mulai menerapkan sistem pengetatan kebijakan eko-nomi. Ekonomi China meraih kembali momentumnya pada awal era 1990-an. Deng Xiaoping pada 1992 mencanangkan sasaran kebijakan pemerintahnya untuk menciptakan ekonomi pasar sosialis. Reformasi ekonomi diperluas dengan system politik yang tidak mengalami perubahan menjadi program pembangunan 10 tahun di China untuk era 1990-an. China juga memperkenalkan lebih dari 200 daerah ekonomi khusus. Hasilnya, produksi mengalami peningkatan, didorong oleh investasi asing. Beijing kemudian menyetujui reformasi jangka panjang yang mengarah pada pertumbuhan institusi bisnis berorientasi pasar dan menekankan peran pemerintah pada system finansial. Jumlah anggaran untuk pinjaman dilipatgandakan, suku bunga dinaikkan, dan berbagai proyek investasi dievaluasi ulang. Hasilnya adalah penurunan laju inflasi dari semula 17% pada 1995 menjadi 8% tahun berikutnya. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara turut memberi dampak pada ekonomi China, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8% per tahun pada 1998 dan 7,1% pada 1999.

Milenium baru menandakan babak baru dalam ekonomi China. Pertumbuhan ekonomi mencapai 9,1% di tahun 2003, 9,5% tahun 2004, dan 9,9% tahun 2005 dicatatkan oleh negeri Tembok Besar ini. Babak baru itu juga dipertegas dengan masuknya China ke dalam WTO (organisasi perdagangan dunia), setelah melalui proses negosiasi yang panjang selama 15 tahun. Masuknya China ke WTO itu dapat diibaratkan lepasnya sang naga dari sangkarnya. ‘’Negeri tirai bambu’’ ini terjun ke pasar bebas global yang terbuka dan penuh persaingan, dan berhasil. China merupakan magnet bagi berbagai macam investasi asing. Perusahaan asing semakin mantap untuk melakukan usahanya di China. Tumbuh pesatnya berbagai investasi asing langsung di China dapat dimengerti. Karena dengan menjadi anggota WTO, berarti China melakukan permainan yang sama: bermain di lapangan yang sama dengan menggunakan peraturan yang sama pada belahan bumi lain. Negeri kungfu ini pun memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Berbagai jurus kebijakan ekonomi secara tepat dimunculkan. Modernisasi birokrasi dan penyesuaian berbagai  peraturan nasional di bidang ekonomi segera dilakukan. Salah satu prestasi terbesar China adalah ketika Lenovo, perusahaan teknologi informasi China, mengakuisisi divisi personal computing IBM. Foreign direct investment (FDI) yang masuk ke China merupakan yang terbesar di dunia. Pada 2005, angka tersebut mencapai US$ 60,5 milyar (setara Rp 556,6 trilyun), sekitar seperempat APBN Indonesia tahun 2005 yang sebesar Rp 2.729,7 trilyun.

China kemudian tidak hanya menjadi pasar bagi berbagai ekonomi dunia. Namun juga menjadi produsen berbagai produk untuk pasar dunia. Selain kepatuhan pada regulasi WTO dalam bidang perdagangan dan investasi, pertumbuhan industri China juga didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang murah. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja di China saat ini sudah diakui oleh berbagai pelaku industri multinasional. Para pemimpin China memahami cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal itu ditempuh dengan cara meningkatkan mutu berbagai bidang studi, terutama matematika, fisika, dan pengetahunan informasi teknologi. China merupakan salah satu negara yang mampu memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi dan telematika secara sangat baik. Sukses ‘’negeri panda’’ dalam bidang ekonomi bukannya tanpa bayaran.

Polusi merupakan dampak yang paling kentara. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kualitas udara di tujuh kota di China mencapai tingkat polusi yang sangat tinggi. Pun sungai di sana juga banyak yang tercemar, dan hampir separuh warganya tidak memiliki akses air bersih. Penyakit pernapasan dan jantung akibat polusi sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian utama di China. Lebih dari 90% sumber air di perkotaan mengalami pencemaran sangat berat, sehingga kelangkaan air minum menjadi isu lingkungan utama di China. Sebagai contoh, kelangkaan itu telah memaksa pemerintah untuk membagi aliran Sungai Yang Tze ke bagian utara China, termasuk Beijing dan Tianjin, yang mengalami kelangkaan air terparah. Hujan asam turun di lebih dari 30% wilayah negara itu. Berbagai penelitian menyatakan bahwa polusi mempengaruhi 7% GDP China tiap tahunnya.

Permasalahan lingkungan juga melanda proyek tiga dam raksasa yang dibangun membendung Sungai Yang Tze untuk keperluan pembangkit listrik. Para pemrotes dalam dan luar negeri mengklaim bahwa erosi dan endapan Sungai Yang Tze karena proyek itu membahayakan berbagai spesies langka. Namun Pemerintah China mengatakan bahwa PLTA akan mengurangi ketergantungan pada batu bara, yang juga akan mengurangi tingkat polusi udara. Di luar itu semua, Pemerintah China memberikan perhatian yang besar terhadap masalah lingkungan ini. Tahun 1998, State Environmental Protection Administration (sejenis Bappedal di Indonesia) ditingkatkan menjadi kementerian. Pemerintah juga memperkuat peraturan perundangan perlindungan lingkungan, dan menginvestasikan upaya perlindungan lingkungan sebesar 1% dari GDP-nya.

Beberapa kota, Beijing misalnya, telah menerapkan kontrol polusi sebagai salah satu bagian kampanye yang membawanya menjadi pemenang sebagai penyelenggara Olimpiade 2008. Di samping itu, Pemerintah China juga aktif dalam berbagai rejim perlindungan lingkungan internasional, seperti Basel Convention yang mengontrol transportasi dan penanganan limbah berbahaya. Selama 10 tahun terakhir, China telah berhasil menurunkan tingkat polusinya hingga 10%. Terlepas dari itu semua, para ekonom dunia telah memperingatkan China untuk mengerem laju pertumbuhan ekonominya, agar tidak terjadi “kelelahan” ekonomi. Namun tampaknya, sampai tahun 2020, sang naga ini akan terus menggeliat untuk menjadi pemain ekonomi terbesar di dunia. Wakil PM China, Huang Ju, telah memproyeksikan bahwa nilai ekonomi China akan mencapai US$ 4 trilyun, dengan GDP per kapita sebesar US$ 3.000.

Komite Sentral Partai Komunis China, sebagai penguasa pemerintah, telah menyetujui rancangan pembangunan lima tahunan China (2006-2010) yang menargetkan peningkatan GDP sebesar 45% dan penurunan penggunaan energi mineral sebesar 20%. Melihat China sekarang, ambisi itu bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh China adalah kepastian dan stabilitas politik. Satu hal yang hampir pasti, geliat sang naga akan tetap kita saksikan, paling tidak sampai 20 tahun yang akan datang.